MURATARA – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali melakukan rotasi jabatan penting di tubuh birokrasi. Bupati H. Devi Suhartoni melantik tujuh pejabat eselon II pada Kamis, 8 Mei 2025, bertempat di ruang rapat BPKAD lantai II.
Pelantikan ini dihadiri Wakil Bupati, pejabat tinggi pratama, Kabag Prokopim, serta sejumlah ASN. Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat, namun bagi publik, pelantikan pejabat bukan sekadar formalitas, melainkan harus dibuktikan dengan kerja nyata.
- M. Andrian Fathursyah, SP, MM – Asisten Administrasi Umum
- Hasbi Hasiqqi, SE, MM – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Defri Fauzul Azim, SSTP, M.Si – Kepala Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Meizar Sukarda, S.IP, M.Si – Sekretaris DPRD
- M. Yusnasi, S.IP – Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Muhamad Alamudi, S.Pd, MAP – Kepala Dinas Kominfo
- Mutasir, SH, MM – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dalam arahannya, Bupati Devi Suhartoni mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan hadiah. Ia menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan profesionalitas.
“Saya minta pejabat yang baru dilantik jangan hanya menikmati kursi jabatan, tapi buktikan kinerja. Semua harus berorientasi pada pelayanan rakyat, bukan kepentingan pribadi,” tegas Devi.
Pelantikan pejabat eselon II di Muratara seakan menjadi rutinitas tahunan. Namun pertanyaan yang muncul: apakah rotasi ini benar-benar mampu memperbaiki pelayanan publik?
- BPKAD dan aset daerah: masyarakat masih menyoroti transparansi pengelolaan anggaran dan aset.
- BPBD: kesiapsiagaan bencana dinilai belum optimal, terutama saat banjir dan kebakaran hutan.
- Dinas Kominfo: publik berharap ada peningkatan transparansi informasi dan pelayanan digital.
- Dinas PMD dan perlindungan perempuan: masalah pemberdayaan desa hingga perlindungan anak masih jadi PR besar.
Bagi Karya Investigasi, pejabat yang baru dilantik tidak boleh hanya sekadar mengisi jabatan, tetapi harus siap dengan kerja nyata, sebab publik berhak menilai.
Pelantikan ini membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan. Apalagi, rotasi jabatan kerap dipandang hanya sebagai pembagian posisi, bukan solusi terhadap persoalan pelayanan publik.
Kinerja tujuh pejabat baru ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana Pemkab Muratara mampu menjawab tuntutan rakyat. Tanpa akuntabilitas, pelantikan hanya akan tercatat sebagai agenda seremonial belaka.
Karya Investigasi akan terus mengawal dan mengkritisi jalannya pemerintahan daerah, agar birokrasi di Muratara benar-benar berjalan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk segelintir elit.
Red.