Karya Investigasi | Musi Rawas – Penggunaan anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 mulai menuai sorotan. Berdasarkan data yang dihimpun tim investigasi, total belanja mencapai sekitar Rp972,6 juta dengan dominasi pada pos perjalanan dinas dan jasa kantor.
Dari rincian anggaran tersebut, belanja perjalanan dinas tercatat sebagai komponen terbesar dengan nilai mencapai Rp425,5 juta. Angka ini dinilai cukup signifikan untuk sebuah bagian yang secara fungsi lebih berorientasi pada administrasi dan koordinasi kelembagaan.
Selain itu, belanja jasa kantor juga tercatat cukup tinggi, yakni sebesar Rp310,1 juta. Sementara itu, belanja barang pakai habis mencapai Rp237 juta yang tersebar dalam beberapa kegiatan dengan nominal bervariasi.
Sejumlah pihak menilai, pola penganggaran ini perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait frekuensi kegiatan perjalanan dinas serta urgensi penggunaannya. Pasalnya, dalam praktiknya, kegiatan organisasi umumnya lebih banyak bersifat internal dan tidak selalu membutuhkan mobilitas tinggi.
“Jika perjalanan dinas dilakukan berulang dengan nilai besar, perlu dipastikan output dan manfaatnya jelas. Jangan sampai hanya menjadi kegiatan rutin tanpa dampak signifikan,” ungkap salah satu pengamat kebijakan publik.
Tidak hanya itu, pengulangan nomenklatur belanja seperti jasa kantor dan barang pakai habis dengan nilai yang berbeda-beda juga memunculkan dugaan adanya pola pemecahan anggaran atau kurangnya perencanaan yang terstruktur.
Tim investigasi juga menilai pentingnya transparansi terkait rincian penggunaan anggaran tersebut, termasuk dokumen pendukung seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kontrak jasa, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Jika tidak disertai dengan bukti output yang jelas, kondisi ini berpotensi menimbulkan indikasi pemborosan hingga dugaan penyimpangan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum memberikan keterangan resmi terkait rincian penggunaan anggaran tersebut.
Tim media karya investigasi akan terus menelusuri dan mengembangkan informasi ini guna memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Red