ALIANSI LEMBAGA MURATARA BERSATU GELAR AKSI DAMAI DESAK USUT DUGAAN PENYIMPANGAN PENGADAAN DPRD PA 2025
online profesional. Karena informasi yang tersedia belum memuat hasil investigasi independen maupun konfirmasi dari semua pihak, naskah ini disusun sebagai berita investigatif awal yang menekankan temuan, tuntutan massa, dan pentingnya verifikasi lanjutan, bukan menyimpulkan adanya pelanggaran. Informasi mengenai rencana aksi dan dugaan yang disampaikan aliansi telah diberitakan sebelumnya oleh media lokal. �
FRONT BIRO INVESTIGASI
Menulis
Aliansi Lembaga Muratara Bersatu Desak APH Usut Dugaan Penyimpangan Pengadaan DPRD Muratara TA 2025
MURATARA – Dugaan penyimpangan dalam sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan publik. Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Muratara Bersatu menggelar aksi damai dengan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap proses pengadaan yang mereka nilai memiliki sejumlah kejanggalan.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil penelusuran dan kajian dokumen yang dilakukan aliansi selama beberapa waktu. Massa menilai terdapat sejumlah kegiatan pengadaan yang perlu diuji transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Soroti Transparans
i Pengadaan
Dalam orasinya, massa meminta APH tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi segera melakukan langkah konkret berupa pengumpulan data, pemeriksaan dokumen pengadaan, hingga memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Aliansi menilai penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh sebab itu, mereka mendesak seluruh dokumen pengadaan yang menjadi perhatian publik dapat diaudit sesuai kewenangan lembaga terkait.
Dugaan yang Diminta Diusut
Aliansi meminta aparat menelusuri seluruh tahapan pengadaan, mulai dari proses perencanaan, penyusunan spesifikasi, penunjukan atau pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga realisasi anggaran.
Menurut mereka, apabila seluruh proses telah sesuai aturan, hasil pemeriksaan akan memberikan kepastian kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, mereka meminta proses hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Kutipan Narasumber
Koordinator aksi mengatakan pihaknya tidak bermaksud menghakimi siapa pun, melainkan meminta negara menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
"Kami datang membawa aspirasi masyarakat. Kami meminta APH bekerja profesional, independen, dan mengusut seluruh dugaan yang kami sampaikan berdasarkan data yang kami miliki. Bila tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan kepada publik. Namun jika ada indikasi tindak pidana, proseslah sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.
Menunggu Penjelasan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara maupun pihak lain yang disebut dalam tuntutan aksi terkait substansi dugaan tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Pihak aparat penegak hukum juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan massa apabila laporan resmi telah diterima.
Penutup
Aksi damai tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, setiap dugaan penyimpangan wajib diuji melalui proses hukum yang objektif, profesional, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Redaksi akan memperbarui pemberitaan ini setelah memperoleh konfirmasi resmi dari DPRD Muratara, APH, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan agar informasi yang disajikan tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerna belum ada ke putusan dari DPRD Musi rawas muratara km tidak behenti Aksi demo , sampai tuntas